Greenpeace Sesalkan Absennya Pemerintah Indonesia di KTT Tiga Basin Kongo
![]() |
Jakarta, (KATUAITV)- Greenpeace Indonesia menyesalkan absennya pemerintah Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Tiga Basin di Brazzaville, Kongo pada (26-28/10/ 2023), yang agendanya membahas upaya penyelamatan hutan hujan tropis dari kerusakan dan kehancuran. Forum itu mempertemukan para pemimpin dari tiga kawasan yang memiliki hutan hujan terluas di dunia, yaitu Amazon, Kongo, dan Borneo-Mekong-Asia Tenggara.
Negara-negara di tiga basin ini memiliki lebih dari 80 persen hutan hujan dunia dan dua pertiga keanekaragaman hayati global. Upaya menyelamatkan hutan hujan di tiga kawasan ini sangat krusial di tengah krisis iklim dan biodiversitas yang terjadi sekarang.
“Ini sangat mengecewakan. Forum KTT Tiga Basin penting untuk merumuskan langkah konkret dan kerja sama global untuk melindungi hutan hujan tropis. Seharusnya pemerintah Indonesia ikut terlibat aktif untuk memperkuat kerja sama ini, karena kita membutuhkan aliansi global, dan negara-negara Selatan harus menjalin kerja sama yang lebih erat untuk melawan krisis iklim,” kata Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, yang di lansir media www. Greenpeace.org pada (30/10/2023).
Pada
November 2022, pemerintah Indonesia sebenarnya menyepakati kerja sama penyelamatan
hutan hujan tropis dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo (DRC). Aliansi
itu terbentuk di sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang berlangsung di Bali.
Namun dibanding pemerintah Indonesia, Brasil dan DRC tampaknya lebih berperan aktif
dalam terbentuknya inisiatif tersebut.
Menurut
informasi yang diperoleh Greenpeace, persiapan Pemilu 2024 menjadi salah satu
alasan absennya pemerintah Indonesia dalam KTT Tiga Basin. Kebijakan menyangkut
inisiatif global seperti yang dibahas dalam KTT Tiga Basin itu disebut ‘menjadi
kewenangan pemerintahan selanjutnya’.
Hutan hujan
di Amazon, Kongo Basin, dan Indonesia perlu dilindungi dari pelbagai ancaman
deforestasi untuk keperluan perkebunan monokultur, infrastruktur, penebangan
kayu dan pertambangan. Tahun lalu Indonesia kembali mengalami peningkatan laju
deforestasi, dengan deforestasi bruto seluas 208.000 hektare, meningkat 19
persen dibandingkan dengan tahun 2021 (Atlas Nusantara).
Dalam KTT
Tiga Basin, perwakilan Greenpeace Indonesia, Brazil, dan Afrika menyampaikan
sejumlah usulan untuk penyelamatan hutan hujan tropis. Upaya menyelamatkan
hutan hujan tropis tak boleh terlepas dari pengakuan atas peran penting
Masyarakat Adat dan komunitas lokal.
Lebih dari
75 persen hutan dilindungi oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Namun
hingga saat ini, peran dan pengetahuan mereka terhadap perlindungan alam dan
keanekaragaman hayati masih belum cukup diakui. Selain itu, dari seluruh dana
proyek pengelolaan hutan global dalam satu dekade terakhir, hanya 17 persen yang melibatkan
partisipasi Masyarakat Adat atau organisasi masyarakat lokal.
Greenpeace
juga mengkritik solusi palsu penyelamatan hutan lewat skema pasar, seperti
perdagangan karbon atau tukar-guling karbon (carbon trade/offset). Pasar
karbon memberikan karpet merah kepada para pencemar lingkungan untuk lepas dari
tanggung jawab. Skema ini hanya akan memungkinkan mereka terus menghasilkan
emisi gas rumah kaca, alih-alih serius berbenah dan mengubah perilaku.
“Para
pemimpin harus berhenti memakai pendekatan pasar seperti perdagangan karbon.
Sebaliknya, para pemimpin harus fokus dan serius melibatkan Masyarakat Adat dan
komunitas lokal, yang dari banyak data dan fakta di lapangan telah terbukti
menjadi garda paling depan penjaga alam dan keanekaragaman hayati,” kata Arie
Rompas.
Admin
Katuaitv
