Tokoh Pemuda Puncak Papua Minta PJ Bupati Putra Asli Puncak
Jayapura (KATUAITV)- Tokoh Pemuda asal Kabupaten Puncak Yato Murib meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarat, Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta dan, Wakil Menteri RI di jakarta agar dapat mengangkat anak asli daerah kabupaten puncak sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Puncak.
"Jadi DPRD Kabupaten Puncak Papua telah menetapkna surat keputusan (SK) bahwa tiga (3) Nama yang di usulkan yaitu, Nenu Tabuni, Yopi Murib, Darwin Tobing sebagai bursa calon Penjabat Bupati Puncak. Sehingga bapak Presiden, Mentri dapat memutuskan tiga nama itu sebagai Penjabat Bupati Puncak," katanya kepada wartawan, Senin (25/9/2023).
Murib mengatakan, pemerintah pusat perlu memperhatikan hak OAP berdasarkan UUD 21 Tahun 2021.
"Maka dengan itu saya sebagai anak generasi penerus bangsa dan negara lebih khususnya Kabupaten Puncak papua. perlu saya sampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini," katanya.
Murib mengatakan,Pemerintah pusat harus memberikan ruang dan prioritaskan OAP agar membangun negerinya sendiri khususnya Pj.Bupati Kabupaten Puncak papua.
"Pemerintah pusat harus mempertimbangkan terkahit dengan Keamanan dan kenyamanan di kabupaten Puncak Papua. Karena Kabupaten Puncak Papua tidak sama dengan Kab/kota lain di Provinsi papua tengah ini," katanya.
Murib mengatakan, demi menjaga marwah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal stabilitas dan keamanan negara dengan memberikan dasar hukum untuk pemerintahan dan pengambilan keputusan. Konstitusi mengatur bagaimana pemerintahan harus bekerja dan menghindari adanya konflik antara kekuasaan.
"Oleh sebab itu saya sebagai anak Daerah perluh menyampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa berdasarkan UU Otonomi Khusus 21 Tahun 2001 harus memberikan Pj. Kabupaten Puncak Kepada OAP sesuai dengan Usulan DPRD Kab. Puncak Papua," katanya.
Murib mengatakan, sebagai anak asli putra Daerah menolak dengan tegas bahwa Pj. Bupati di luar dari orang asli Puncak papua.
"Saya perlu ingatkan ke Pemerintah pusat bahwa kami orang asli Papua tidak mungkin jadi . PJ di Jawa. Sumatera, dll. maka dengan alasan itu saya menolak dengan tegas . Anak Daerah kabupaten Puncak Papua," katanya.
Mirib mengatakan, pengangkatan PJ bupati ini merupakan putusan musyawarah masuarakat ada puncak.
"Demi keamanan dan kenyamana pelayanan pemerintahan Kabupaten Puncak Papua," katanya.
Reporter Hengki Y
