Berita Foto, Hakim Tolak Gugatan Awyu, Amperamada Gelar Aksi Damai
 |
Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas untuk Selamatkan Hutan Adat Papua (AMPERAMADA) Menggelar Aksi di Pengadilan Tata, Anastasya Manong saat Membacakan pernytaan aksi yang di gelar di pengadilan tata usaha Negara Jayapura, pada Rabu (1/11/2023). (foto Wirya, Untuk katuaitv)" |
.jpeg) | ||
Majelis Hakim PTUN Jayapura memutuskan menolak gugatan pemimpin warga Woro dari suku Awyu, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare. Menanggapi itu, ,(AMPERAMADA) Menggelar Aksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada sabtu (9/11/2023). (foto Wirya, Untuk katuaitv)
Sejak bulan Maret – Oktober 2023, AMPERAMADA mengawal gugatan dengan nomor perkara 6/G/LH/2023/PTUN.JPR tertanggal 13 Maret 2023, yang mana Hendrikus Woro sebagai pimpinan Marga Woro menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Papua atas Penerbitan SK Kepala DPMPTSP Papua No. 82 Tahun 2021, yang menjadi salah satu dasar pembangunan perkebunan sawit dan pabrik pengolahan berkapasitas 90 ton TBS/jam di atas Lahan Seluas 36.094,4 Hektare kepada PT IAL di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, akan menghilangkan hutan adat milik masyarakat adat Awyu, khususnya Marga Woro.
|
.jpeg)
Pada tanggal 02 November 2023 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menolak gugatan masyarakat adat Awyu atas izin kelayakan lingkungan PT Indo Asiana Lestari yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua. Keluarnya izin dianggap mengabaikan prinsip hukum lingkungan dan hak masyarakat adat Awyu. Menyikapi putusan Majelis Hakim PTUN yang jauh dari rasa keadilan, AMPERAMADA Papua mengajak kitong semua untuk bersolidaritas dalam aksi damai tanpa kekerasan pada, Kamis, 09 November 2023 Tempat: PTUN Jayapura di Waena, Kota Jayapura
.jpeg) |
Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas untuk Selamatkan Hutan Adat Papua (AMPERAMADA) Menggelar Aksi di Pengadilan Tata, Anastasya Manong saat Membacakan pernytaan aksi yang di gelar di pengadilan tata usaha Negara Jayapura, pada sabtu (9/11/2023). (foto Wirya, Untuk katuaitv)" |
seperti yang di Lansir BBC News Salah satu kuasa hukum penggugat Hendrikus Woro dari Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, mengatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Sekar menilai keputusan hakim Jayapura ini merupakan kemunduran terhadap penerapan hukum di Indonesia dalam perlindungan masyarakat adat dan lingkungan. "Bayangkan hakim tidak bisa mempertimbangkan prosedur dan substansi Amdal karena disebut bukan obyek sengketa," ujar Indonesia. Padahal obyek sengketa berupa surat keputusan Kepala Dinas PTSP Provinsi Papua tidak akan keluar tanpa isi Amdal," sambungnya.(Redaksi) (*)
Istilah Katuai di Artikan sebagai Istilah Rebel, (Orang mengikuti tapi dengan cara Melawan)
Media ini hadir untuk mewartakan kebenaran, membangun kemampuan menulis mahasiswa yang didukung dengan cara pikir yang kritis berbasis data, membangun dan mendorong minat menulis Mahasiswa. menghadirikan tulisan-tulisan yang bermutu, jujur dan anti hoax. Dunia memerlukan suasana yang damai, tidak terjebak dalam dunia yang makin Gila. Admin!
