IMPPAS Kritik Soal Penerimaan CPNS Tahun 2024
Jayapura, (Katuaitv.com)- Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Papua Selatan (IMPPAS) mengkritik dan menelisik lebih jauh formasi terkait pemerintah provinsi papua selatan yang telah mengumumkan dan membuka calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 1000 CPNS.
Frederikus Stanis Awi, pengurus DPC IMPPAS mengajak kepada Mahsiswa dan pemuda papua selatan lebih kritis dan jelih melihat formasi ini, tersebut dengan mencoba merefleksi proses-proses penerimaan CPNS di Provinsi Papua sebelum Pemekaran Provinsi dalam konteks Otonomi Khusus, sehingga adanya proses perekrutan yang merata dan mengutamakan dari ke empat kabupaten yaitu Asmat, Boven Dogoel, Mappi dan Merauke.
“Seharusnya sekitar 300 lebih Orang Asli Papua yang diloloskan, namun pada kenyataannya hanya 187 calon Pegawai Negeri OAP yang lolos CPNS dan sekitar 285 Non OAP lolos CPNS pada Formasi CPNS 2018 sehingga Pembagiannya bukan 80/20 OAP dan Non OAP, tetapi 70% bukan Orang Asli Papua ( NON OAP) dan 30% Orang Asli Papua (OAP)” dalam sesi diskusi, yang dilakukan dikantor LBH papua pos merauke pada Sabtu (4/5/2024 2024).
DPC IMPPAS sendiri telah bertekad untuk turut serta mengawal proses formasi ini termasuk akan memperjuangkan kepada lembaga negara maupun OPD di tingkat daerah yang diberikan kewenangan guna adanya transparansi dan pengawalan yang ketat sehingga proses dan kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.
Ditempat yang sama, Arnoldus Anda (Ketua Himpunan Mahasiswa Malind),bahwa kita belajar dan lihat Kembali formasi CPNS tahun 2018/2019 di Kab. Merauke waktu masih berada di Provinsi Papua, sebelum penerapan Daerah Otonomi Baru, bahwa kuota 80/20 tidak terrealisasi dengan baik di kabupaten Merauke, dimana kuota sebanyak 472 orang yang terdiri dari tenaga guru 186, kesehatan 109 dan tenaga teknis lainnya 177.
Arnold menekankan bahwa apa yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak boleh lagi terjadi, “kami tidak mau masalah formasi CPNS 2018 di Kabupaten Merauke terjadi pada formasi CPNS 2024 di Provinsi Papua Selatan, sehingga Kuota 80% Orang Asli Papua dan 20% Non Papua harus benar-benar terwujud”, menurutnya
Selain itu, Yoseph Minipko sebagai Perwakilan Pemuda Muyu menegaskan bahwa dalam formasi CPNS 2024 harus bebas dari kepetingan politik apapun. Yoseph menambahkan bahwa dalam proses formasi ini bebas dari kepentingan Nepotisme dengan mengutamakan asas kejujuran, keadilan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua. “ Kita harus menggaris bawahi dan waspada terhadap kepentingan kelompok atau elit politik tertentu yang memanfaatkan formasi ini untuk kepentingan pribadi.
Penulis Novertina Iyai
