Hakim PTUN Jayapura Wajib Menangkan Gugatan Masyarakat Adat Awyu
 |
| Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Selatan |
Jayapura, (KATUAITV)-Dukungan untuk masyarakat suku Awyu Marga woro di kabupaten Boven digoel Papua selatan, kembali datang dari, Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Selatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Wajib Menangkan Gugatan Masyarakat Adat Awyu Sebagai Bagian dari Restitutio in IntegrumHal ini di katakan Agustina Omdoan, Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Selata, Kepada Katuaitv.com pada Rabu, (1/11/2023).
Lebih lanjutnya, pihaknya melihat Perjuangan masyarakat adat Awyu guna mempertahankan tanah adat mereka di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PTUN ) Jayapura telah sampai pada babak akhir Dan telah mendapat Banyak dukungan dari berbagai pihak.
“Perjuangan Suku Awyu bersama Tim Koalisi Hukum Selamatkan Hutan Adat Papua sampai dengan saat ini telah mendapatkan dukungan dan solidaritas dari luas masyarakat dan aktivis dari berbagai daerah di Papua dan luar Papua bahkan luar Indonesia,” katanya .
Menurut Agustina Omdoan Pengabdi Bantuan Hukum LBH Papua Pos Merauke bahwa Ketika Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) memberikan izin sepihak kepada PT Indo Asiana Lestari untuk beroperasi maka secara otomatis akan sangat merugikan Masyarakat Adat Awyu sebagai pemilik hak ulayat yang bergantung dengan Alam terlebih khusus Perempuan.
“Fakta hari ini bahwa tempat yang diberikan ijin adalah ruang hidup perempuan dalam mencari/menyiapkan pangan maupun obat-obatan, sehingga hari ini terancam hilang dan mereka akan sulit untuk mencari tempat persediaan makanan yang baru lagi” pungkasnya .
Agustina mendesak agar hakim wajib memenangkan tuntutan Masyarakat Suku Awyu Perwakilan langsung dari Masyarakat Adat Awyu Robertus Meanggi dari kampung Anggai distrik Jair Kabupaten Boven Digoel juga menyampaikan hal serupa berupa permohonan kepada Majelis Hakim PTUN Jayapura gara mengabulkan gugatan Masyarakat Adat Awyu.
“Kami meminta kepada majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim Nomor No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR Agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada publik dan Masyarakat adat suku Awyu agar mencabut izin PT. Indo Asiana Lestari yang saat ini sedang di gugat oleh Masyarakat adat suku auyu dari distrik fofi kabupaten boven digoel yang telah melakukan gugatan hingga saat in, Desaknya.
Pandangan lainya juga disampaikan oleh Yoram Oagay selaku Jubir Aliansi Pemuda dan Rakyat Papua Selatan ( AMPERA PS ) bahwa Perubahan iklim yang terjadi saat ini Tanah Papua, khususnya Papua Selatan telah terjadi kemarau Panjang yang berdampak pada debit air yang trus berkurang dan hal ini tidak terlepas dari deforstasi besar – besaran yang sedang terjadi, terlebih khusus di Papua Selatan.
“Papua Selatan hari ini terjadi alih fungsi yang dulunya hutan Alam, kini tanah-tanah Adat tersebut telah berubah menjadi perkebuban Sawit yang faktanya kita tahu bersama tumbuhan Kelapa Sawit adalah Tanaman yang menyerap banyak Air”, pungkasnya.Yoram menambahkan bahwa masalah tersebut yang hari ini dihadapi oleh suku Awyu marga Woro karena hutan dan tanah adat mereka dicaplok sepihak pemerintah untuk investasi perkebunan Kelapa oleh Sawit PT. IAL,” Katanya tegas.
Dengan berpegang teguh bahwa keadilan harus ditegakan seadil-adilnya bagi Masyarakat korban pencaplokan Tanah sepihak oleh DPMPTSP Prov. Papua maka kami Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Selatan, Mendesak :
1. Putusan Majelis Hakim PTUN Jayapura wajib berpegang pada prinsip Restitutio in Integrum sebagai bagian penghormatan dan pemulihan hak-hak Suku Awyu
2. Majelis Hakim PTUN Jayapura Wajib berpegang teguh pada prinsip In Dubio Pro-Natura, demi kelanjutan Hutan Suku Awyu sebagai sumber kehidupan masyarakat adat suku Awyu.
3. Putusan Majelis Hakim Sangat menentukan nasib perempuan suku Awyu yang menjadikan hutan sebagi ruang dan sumber kehidupan, maka Majelis Hakim sudah seharusnya bertindak adil.
4. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus Perkara ini layaknya corong undang-undang, yang memberikan rasa keadilan maka wajib bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan lingkungan dan iklim ini.
Penulis Novertina Iyai
Editor Mutiara Papua
Istilah Katuai di Artikan sebagai Istilah Rebel, (Orang mengikuti tapi dengan cara Melawan)
Media ini hadir untuk mewartakan kebenaran, membangun kemampuan menulis mahasiswa yang didukung dengan cara pikir yang kritis berbasis data, membangun dan mendorong minat menulis Mahasiswa. menghadirikan tulisan-tulisan yang bermutu, jujur dan anti hoax. Dunia memerlukan suasana yang damai, tidak terjebak dalam dunia yang makin Gila. Admin!
