Pimpinan dunia tak Serius tangani iklim, Orang mudah Gelar Aksi (GCS)
![]() |
| Foto saat orang mudah di Jayapura lakukan aksi Global Climate Strike (GCS) 📸Wirya untuk Katuaitv |
Jayapura , (Katuaitv)- Global Climate Strike (GCS) adalah aksi damai bersama untuk iklim yang bangkit akibat kekecewaan orang muda di penjuru dunia terhadap para pemimpin dunia yang tidak serius menangani kondisi krisis iklim yang mengancam kehidupan kita semua, hal ini di katakan Orpa Yosua , voluenteer Green Peace. kepada Katuaitv, Minggu (17/9/2023).
Ia menjelaskan, atas Ketidak seriusan pimpinan dunia tangani krisis iklam, aksi Global Climate strike telah di lakukan mulai tahun 2018, Indonesia mulai bergabung pada 2019.
"Dimulai di tahun 2018 oleh gerakan Fridays for Future, Global Climate Strike telah diselenggarakan di lebih dari 150 negara, dimana beberapa kota di Indonesia turut berpartisipasi sejak tahun 2019," jelasnya.
Pemerintah benar benar tak peduli lagi dengan Lingkungan. Pemerintah memilih sibuk urus diri sendiri.
"Demokrasi, sebuah pilar fondasi negara merosot dalam kebisingan dunia hari ini. Pemerintahan terlalu sibuk mengurus urusan sendiri, melupakan suara-suara masyarakat yang perlu didengar. Dalam situasi ini, tak jarang masyarakat menanggung penderitaan dan ketidakadilan, termasuk dalam aspek ekologis," ujarnya.
Orpa juga menyebutkan dampak yang akan terjadi pada kehidupan manusia.
"Dampaknya nyata di berbagai penjuru. Arah pembangunan yang dijalankan malah meningkatkan aktivitas pertambangan, deforestasi, dan perampasan lahan yang meresahkan. Di Pangkalan Susu, suara-suara gangguan kesehatan masyarakat yang tinggal dekat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terabaikan. Di Pakel, perjuangan mempertahankan tanah menjadi tantangan berat. Dua contoh dari sekian banyak kasus membuktikan bahwa warga terdampak harus merogoh saku untuk advokasi permasalahannya ke Ibu Kota," katanya.
Di tempat yang sama, John Tebai, kordinator Amnesty Internasional (AI) Chapter Univ.Cendrawasih mejelaskan, apa yang di alami oleh masyarakat.
"Selain itu, masyarakat adat masih mengalami diskriminasi dan ruang yang terbatas, padahal mereka memiliki peran penting dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Ruang demokrasi yang tidak berpartisipasi bermakna menghasilkan solusi iklim palsu yang justru memperparah situasi. Solusi iklim palsu berpijak pada logika pertumbuhan ekonomi tanpa landasan batas planeter bumi dalam menawarkan kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim. Solusi ini tetap mengokohkan kapitalisme ekstraksi sumber daya alam secara membabi-buta demi kepentingan “proyek” yang dapat diperjual-belikan dalam kepentingan iklim global yang minim akuntabilitas," ungkapnyam
Ketidakbijakan yang dihadirkan, antara lain: energi “baru” - carbon capture and storage tanpa pemensiunan PLTU dini secara masif, tata kelola yang buruk pada komoditas nikel untuk kebutuhan elektrifikasi sektor transportasi, perdagangan karbon tanpa komitmen NDC yang sejalan dengan target Paris 1,5°C, dan pembangunan tanggul laut yang maladaptasi.
Global Climate Strike di Jayapura didukung oleh: Komunitas Papua Trada Sampah (PTS), Komunitas Peduli Alam Papua (KOMPAP), UKM Demokrasi HAM dan Lingkungan Uncen, Amnesty Internasional (AI) Chapter Uncen, Sahabat Kowaki, Volunteer Green Peace
Editor mutiara Papua
